Mengapa Patroli Saja Tak Cukup Hentikan Bom Ikan di Laut Tual?

Riset terbaru di Kota Tual mengungkap bahwa perburuan bom ikan tak bisa dihentikan hanya dengan patroli aparat, melainkan butuh jaminan pasar dan insentif ekonomi bagi nelayan.

14 Oktober 2026 9 kali dibaca 0 komentar
Mengapa Patroli Saja Tak Cukup Hentikan Bom Ikan di Laut Tual?

Apakah menangkap pelaku pengeboman ikan di laut lepas mampu menyelesaikan kerusakan terumbu karang sampai tuntas? Pertanyaan mendasar ini kerap memicu perdebatan panjang di kalangan pemerhati laut dan pembuat kebijakan. Menjaga perairan kepulauan seperti Kota Tual di Maluku Tenggara memang tidak sesederhana mengejar perahu pelanggar hukum. Ada jeratan ekonomi rumit yang membuat sebagian nelayan terus memilih jalan pintas berbahaya demi menyambung hidup keluarga.

Tim peneliti yang dipimpin Suharta bersama Sigit Bintoro, Riyan Maulana, dan Ismi Isti Anah mencoba mengurai benang kusut tersebut. Melalui studi yang terbit dalam International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation, mereka membedah akar persoalan destructive fishing di perairan Tual. Hasil kajian membuktikan bahwa operasi pengawasan laut akan selalu kalah langkah jika pemerintah tidak menyiapkan jalan keluar ekonomi bagi warga pesisir. Ketergantungan nelayan pada hasil tangkapan instan menjadi faktor utama yang melanggengkan praktik perusakan ekosistem bawah air.

Selama bertahun-tahun, sebagian perairan Tual menghadapi ancaman bom rakitan dan racun potasium yang mematikan terumbu karang. Kerusakan rumah ikan ini memaksa nelayan kecil melaut makin jauh karena stok ikan di pesisir menyusut tajam. Di sisi lain, aparat penegak hukum terbentur kendala klasik berupa keterbatasan armada kapal patroli dan anggaran bahan bakar minyak. Ruang kosong pengawasan inilah yang kerap dimanfaatkan para pelaku untuk beraksi tanpa rasa cemas.

"Kita tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan pidana atau sekadar menakut-nakuti nelayan dengan kurungan penjara," ujar Suharta saat menjelaskan hasil risetnya. Ia menerangkan bahwa desakan kebutuhan makan sehari-hari sering kali mengalahkan kesadaran menjaga lingkungan. Kajian timnya memperlihatkan bahwa aturan hukum Indonesia sebenarnya sudah sangat tegas, namun daya jangkau aparat di lapangan masih amat terbatas. Peluang perubahan justru terbuka lewat penciptaan skema ekonomi baru yang menghargai praktik penangkapan ramah lingkungan.

Salah satu rekomendasi penting dari riset ini adalah menghubungkan nelayan lokal dengan rantai pasok ikan berkelanjutan yang menawarkan harga lebih baik. Konsumen di pasar nasional maupun global kini makin memburu ikan pancing ramah lingkungan dan bersedia membayar harga premium. Jika ikan hasil pancing dihargai lebih tinggi daripada ikan hasil bom yang rusak fisiknya, nelayan akan terdorong meninggalkan bahan peledak secara sukarela. Tim peneliti juga mendorong perluasan kawasan konservasi perairan agar bibit ikan memiliki tempat pemijahan yang aman dan lestari.

Peneliti lainnya, Sigit Bintoro, menekankan pentingnya menempatkan masyarakat pesisir sebagai aktor utama penjaga laut mereka sendiri. Warga kepulauan memiliki keterikatan adat yang kuat dengan ruang laut dan dapat menjadi benteng pengawasan paling efektif. "Masyarakat harus merasakan untung nyata dari karang yang sehat supaya mereka mau menjaganya," kata Sigit. Pemberdayaan melalui mata pencaharian alternatif, seperti pengolahan hasil perikanan bernilai tambah, bisa menjadi bantalan ekonomi saat masa paceklik melaut tiba.

Krisis ekosistem di Tual sesungguhnya mencerminkan tantangan besar tata kelola perikanan di ribuan pulau kecil Nusantara. Kerusakan karang yang dibiarkan berpotensi melenyapkan potensi ekonomi daerah hingga puluhan miliar rupiah setiap tahun. Penyelamatan perairan Tual menjadi langkah krusial untuk menjaga ketahanan pangan pesisir dari ancaman krisis iklim global. Menggabungkan ketegasan hukum dengan insentif ekonomi pasar terbukti jauh lebih efektif daripada sekadar menggelar razia di tengah laut.

Menjaga masa depan laut Tual pada akhirnya memerlukan keberanian merombak strategi lama yang terbukti tumpul. Perlindungan laut bukan melulu soal kejar-kejaran perahu patroli di tengah malam gelap. Kebijakan publik harus diarahkan untuk memastikan perut nelayan tetap kenyang lewat cara tangkap yang lestari. Ketika laut yang sehat terbukti mendatangkan rezeki yang jauh lebih berlimpah, para nelayan sendiri yang akan berdiri paling depan menolak bom ikan.

Komentar (0)

Masuk ikut berdiskusi.

informasi Terkait

Buletin

Jangan lewatkan informasi sains dan teknologi terbaru.

Dapatkan ringkasan informasi riset mingguan.